sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali memilih cara tak biasa untuk merapikan mesin birokrasinya. Jika selama ini rapat koordinasi identik dengan ruang hotel berpendingin udara dan anggaran membengkak, kini justru digelar di alam terbuka—menguji komitmen, sekaligus membongkar sekat yang selama ini kerap menghambat kinerja.
Setelah perdana digelar pada 2025 di Bukit Mantobak, tahun ini Rakor kembali dilaksanakan di kawasan wisata Panorama Batudindiang, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Jumat (17/04), dan berlangsung hingga 18 April. Sebanyak 181 pejabat eselon II dan III ikut ambil bagian, menandai keseriusan pemerintah daerah dalam merajut ulang sinergi lintas sektor.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan, pemilihan alam terbuka bukan sekadar gimmick, melainkan simbol keterbukaan dan upaya memutus kultur birokrasi yang kaku.
“Rakor ini menjadi momentum memperkuat semangat kerja tanpa sekat. Kita ingin membangun komitmen kerja keras, ikhlas, dan tuntas—Sinar Cinta—yang benar-benar terasa dalam kinerja ASN,” tegasnya.
Menurut Bupati, ruang tanpa dinding justru menjadi medium refleksi paling jujur. Tidak ada lagi ruang untuk ego sektoral yang selama ini sering menjadi penghambat pelayanan publik.
“Kita butuh satu irama kerja yang utuh. Komunikasi horizontal harus hidup, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Lebih dari sekadar pendekatan kultural, kebijakan ini juga menyentuh aspek yang kerap sensitif: anggaran. Eka Putra secara terbuka membandingkan biaya rakor di hotel yang bisa menembus ratusan juta rupiah dengan konsep saat ini yang jauh lebih hemat.
“Dengan gotong royong, kita tetap nyaman. Bahkan bisa dibilang murah meriah, tapi mendekati mewah,” ujarnya, menyindir praktik lama yang dinilai tidak efisien.
Tak hanya itu, lokasi rakor yang menyuguhkan panorama tiga Luhak—Agam, Lima Puluh Kota, dan Tanah Datar—dimanfaatkan sebagai etalase promosi daerah. Bupati mendorong ASN menjadi “duta digital” dengan memanfaatkan media sosial masing-masing.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Tanah Datar memberi apresiasi terhadap langkah tersebut. Pimpinan DPRD Nurhamdi Zahari menilai, pendekatan lintas sektor seperti ini adalah fondasi penting untuk menjawab berbagai persoalan daerah.
“Sinergi seluruh elemen, dari pemerintah hingga masyarakat, adalah kekuatan besar yang harus dijaga. Ini bukti komitmen kepala daerah dalam merangkul semua pihak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi ruang saling menyalahkan di internal pemerintahan. “Semua persoalan adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Elizar menyebut rakor ini sebagai tindak lanjut dari arahan strategis Bupati untuk mempercepat kolaborasi dan meningkatkan etos kerja ASN. Metode yang digunakan pun tidak konvensional—mulai dari pemaparan inovasi, diskusi pemecahan masalah antar-OPD, hingga outbound dan malam keakraban.
Pendekatan ini mengirim pesan jelas: reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga perubahan cara berpikir dan cara bekerja. Rakor di alam terbuka menjadi simbol—bahwa pelayanan publik yang lebih baik hanya bisa lahir dari birokrasi yang terbuka, efisien, dan bebas sekat(d13)
