sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Upaya memperkuat fondasi pemerintahan nagari kembali ditegaskan melalui kegiatan Pembinaan Administrasi Nagari Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Nagari Rambatan, Selasa (14/4). Namun lebih dari sekadar rutinitas tahunan, kegiatan ini menjadi penegasan bahwa tata kelola nagari kini tak bisa lagi berjalan seadanya.
Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan Bupati Tanah Datar yang diwakili Camat Rambatan Muhammad Iqbal Latif Hamdani, didampingi Sekretaris Camat Anwar, Kasi Pemerintahan Ikhwan Chairul, Kasi PMD Dayantos, Kasubag Perenkeu Marisa Rahmayuni, serta jajaran staf kecamatan.
Dalam arahannya, Iqbal menekankan bahwa administrasi nagari bukan sekadar urusan pencatatan, melainkan cerminan langsung dari kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
“Administrasi yang tertib adalah fondasi utama pemerintahan yang transparan dan dipercaya masyarakat. Ini bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tapi soal tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah nagari dituntut semakin adaptif terhadap regulasi dan perkembangan sistem pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan berbasis data.
Sementara itu, Wali Nagari Rambatan Irzon dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja administrasi nagari.
“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam pengelolaan administrasi. Melalui pembinaan ini, kami berkomitmen untuk terus berbenah, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tertib, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Irzon juga menegaskan kesiapan Pemerintah Nagari Rambatan untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang diberikan, termasuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan disiplin aparatur nagari.
Kegiatan ini menjadi sinyal bahwa pembenahan administrasi nagari tidak lagi bisa ditunda. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, nagari dituntut tidak hanya hadir sebagai entitas pemerintahan, tetapi juga sebagai institusi yang profesional dan dapat dipercaya(d13)
