sumbar.relasipublik.com // Jakarta
Langkah antisipatif menghadapi ancaman kekeringan mulai dipercepat. Ahmad Fadly bersama Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026 yang dipimpin Andi Amran Sulaiman di Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Rakornas ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan respons strategis pemerintah pusat terhadap potensi kemarau ekstrem yang diprediksi akan mengancam sektor pertanian nasional. Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan melalui pompanisasi, manajemen air, serta percepatan tanam guna menekan risiko gagal panen.
Dalam arahannya, Mentan menegaskan pentingnya kesiapan daerah, bukan hanya dalam eksekusi program, tetapi juga dalam penyediaan data yang akurat dan terverifikasi. Seluruh pemerintah daerah diminta segera menyusun usulan kegiatan, mulai dari perbaikan irigasi hingga langkah mitigasi lainnya, untuk disinkronkan dengan program pusat.
“Daerah harus bergerak cepat. Serapan anggaran menjadi kunci. Bahkan, bagi yang progresnya baik, peluang tambahan anggaran terbuka,” tegas Ahmad Fadly, mengutip arahan Menteri usai rakor.
Ia menambahkan, strategi konkret yang didorong pemerintah pusat adalah optimalisasi sistem irigasi, terutama melalui pompanisasi—mengangkat air dari sungai atau sumber lain untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian saat musim kering.
“Ini perintah langsung Presiden: jangan sampai kemarau panjang mengganggu ketahanan pangan. Karena itu, dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian harus dimanfaatkan maksimal oleh daerah,” ujarnya.
Di level daerah, Tanah Datar mengklaim tidak tinggal diam. Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani mengungkapkan bahwa berbagai langkah mitigasi telah dijalankan, termasuk pengajuan tambahan program melalui sistem aplikasi Kementerian Pertanian.
Usulan tersebut mencakup pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan DAM parit, hingga penguatan irigasi perpompaan dan perpipaan—semuanya ditujukan untuk memastikan suplai air tetap terjaga di tengah ancaman kekeringan.
Lebih jauh, Sri membeberkan besaran dukungan anggaran dari APBN 2026 yang mengalir ke sektor pertanian Tanah Datar. Untuk pemulihan dampak bencana 2025 saja, dana yang dikucurkan mencapai Rp9 miliar, dengan rincian program yang kini sudah masuk tahap pelaksanaan.
“Sebanyak 20 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier sedang dalam proses pengadaan. Rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare dan optimalisasi 180 hektare lainnya juga tengah berjalan di lapangan,” jelasnya.
Di luar program pemulihan bencana, Tanah Datar juga mengantongi tujuh kegiatan strategis senilai Rp27 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan konservasi air, irigasi modern, optimalisasi lahan non-rawa, hingga bantuan benih padi dan jagung.
Secara keseluruhan, total anggaran sektor pertanian dari APBN yang masuk ke Tanah Datar pada 2026 mencapai Rp36 miliar—angka yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan di tengah ancaman iklim.
Menariknya, skema pelaksanaan program ini langsung menyasar kelompok tani, dengan mekanisme swakelola. Artinya, petani tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam eksekusi program.
“Dana disalurkan langsung ke rekening kelompok tani. Ini bentuk kepercayaan sekaligus dorongan agar petani lebih mandiri dan responsif,” tutup Sri.
Dengan kombinasi tekanan iklim dan tuntutan produksi pangan, Rakornas ini menjadi penanda: perang melawan kekeringan tidak bisa ditunda. Bagi Tanah Datar, tantangannya jelas—seberapa cepat dan tepat strategi ini diterjemahkan di lapangan sebelum musim kering benar-benar menguji daya tahan sektor pertanian(d13)
