sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pertemuan akhir atau exit meeting antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kamis (30/4), bukan sekadar formalitas penutup audit. Di balik forum yang digelar di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, terselip sinyal tegas: masih ada pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.
Dipimpin Ketua Tim BPK Perwakilan Sumbar, Welliya Elfajri, pertemuan ini mengurai hasil sementara audit atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025—mulai dari sistem pengendalian intern hingga kepatuhan terhadap regulasi. Laporan final memang baru akan terbit 25 Mei 2026, tetapi arah penilaian mulai terlihat.
“Selama kurang lebih 30 hari, kami melakukan pemeriksaan terinci, termasuk uji petik di sejumlah perangkat daerah,” ujar Welliya.
Pemeriksaan itu bukan sekadar mencocokkan angka, melainkan menguji disiplin tata kelola. Dari proses pengadaan hingga pengelolaan pendapatan dan belanja, setiap celah administratif berpotensi menjadi temuan yang berujung pada rekomendasi korektif.
Pesan BPK jelas: waktu untuk berbenah semakin sempit.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan sebelum laporan final dikunci. Keterlambatan bukan hanya soal administratif, tetapi bisa berdampak pada kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, merespons dengan nada tegas. Ia meminta Inspektorat mengambil peran sentral sebagai koordinator percepatan penyelesaian temuan.
“Saya minta seluruh OPD segera menyelesaikan dan melengkapi seluruh temuan yang masih ada. Harapan kita, opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa kembali diraih,” ujarnya.
Namun target opini WTP bukan sekadar simbol prestise administratif. Dalam konteks saat ini, ia menjadi indikator kepercayaan publik terhadap bagaimana anggaran dikelola—apakah benar untuk kepentingan masyarakat, atau justru tersandera oleh lemahnya pengawasan internal.
BPK sendiri mengakui adanya kerja sama yang cukup baik selama proses audit, bahkan hingga memanfaatkan hari libur untuk mengejar penyelesaian. Tetapi apresiasi itu tidak menghapus substansi utama: masih ada catatan yang harus dibereskan.
Exit meeting ini, pada akhirnya, lebih tepat dibaca sebagai titik kritis—bukan garis akhir.
Jika temuan tidak segera ditindaklanjuti, maka laporan final nanti bukan hanya berisi angka dan rekomendasi, tetapi juga cerminan sejauh mana komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi benar-benar dijalankan(d13)
