Padang, Relasipublik.com – Komitmen pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, hadir langsung dalam kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat tersebut. Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP.
Bagi Kabupaten Solok yang memiliki wilayah luas dengan aktivitas pertanian dan sektor usaha yang cukup bergantung pada ketersediaan energi, pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi isu penting. Ketersediaan bahan bakar yang cukup dan tepat sasaran tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga menjaga roda perekonomian tetap berjalan.
Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan strategis menjadi pembahasan utama. Mulai dari pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi, penguatan pengawasan di lapangan, pemanfaatan teknologi untuk memantau distribusi, hingga upaya menjaga pasokan energi agar tetap tersedia di seluruh daerah.
Menurut Bupati Jon Firman Pandu, keberhasilan pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga masyarakat.
“Pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, kita berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan efektif dan sesuai aturan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi berkelanjutan dengan instansi terkait untuk mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu distribusi energi di daerah. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan yang menjadi sasaran utama subsidi, dapat memperoleh akses BBM sesuai kebutuhan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi energi merupakan instrumen penting yang harus dijaga bersama. Ketepatan distribusi tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran negara, tetapi juga menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan distribusi JBT dan JBKP di Sumatera Barat semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (A3)
