Padang, relasipublik – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi melalui sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat strategis yang berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi beserta jajaran. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Nanggalo David Ferdinand.
Pertemuan membahas percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah telah diinstruksikan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Fadly Amran.
Ia menambahkan, Pemko Padang juga siap mendukung penyelesaian persoalan lahan, termasuk membuka opsi relokasi warga di kawasan berisiko tinggi apabila langkah tersebut menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat.
“Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menyampaikan kesiapan pihaknya melaksanakan program rehab-rekon pascabencana di Kota Padang yang didanai melalui APBN sebesar Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, tahap awal pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik pengendalian banjir. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing sungai, dan pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” kata Reski.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut, diharapkan program rehab-rekon tidak hanya mempercepat pemulihan pascabencana, tetapi juga membangun sistem pengendalian banjir yang lebih efektif serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.
Jika diperlukan, saya juga dapat membuat versi yang lebih ringkas dengan gaya berita media online atau format siaran pers resmi Pemko Padang.
