PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang kembali menegaskan perannya sebagai lembaga legislatif yang responsif dan berkomitmen terhadap percepatan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui penyampaian 71 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Senin (20/4).
Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Imbral, SE didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH. Kehadiran Wali Kota Hendri Arnis, Pj Sekdako Wita Desi Susanti, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, serta undangan lainnya membuat suasana sidang berlangsung khidmat dan penuh perhatian.
Ketua Komisi I, Hendra Putra, ditunjuk untuk menyampaikan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas penyampaian LKPJ yang telah disampaikan Wali Kota pada 30 Maret lalu.
Dalam paparannya, DPRD menilai pelaksanaan program pemerintah daerah secara umum sudah berada pada jalur yang tepat, sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah. Namun masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan peningkatan dan pembenahan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.
DPRD memberikan perhatian besar pada sektor kepariwisataan. Objek wisata yang mulai mengalami penurunan minat menjadi salah satu sorotan penting. Menurut DPRD, pemerintah dan OPD terkait perlu menghadirkan inovasi baru agar Padang Panjang tetap menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
DPRD juga meminta penguatan koordinasi antar-OPD sebagai faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih sinergis dan efektif. Menurut Hendra, banyak potensi anggaran pusat yang sebenarnya bisa dimaksimalkan jika komunikasi dan kerja sama lintas sektor berjalan optimal.
“Setiap OPD perlu lebih proaktif menjalin koordinasi dengan kementerian agar anggaran dari pusat bisa mengalir ke Padang Panjang. APBD kita masih terbatas, sehingga kerja kolaboratif menjadi solusi,” tegas Hendra. Dari aspek pendidikan, DPRD memberikan perhatian khusus pada persoalan baca tulis Al-Qur’an yang masih terjadi di sejumlah SD dan SMP. Diperkirakan, sekitar 30 persen siswa masih membutuhkan penguatan kemampuan dasar tersebut.
DPRD mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret yang mudah diimplementasikan. Salah satu rekomendasinya ialah memanfaatkan tenaga guru TPQ bersertifikat A dengan pembiayaan yang dapat dioptimalkan melalui Baznas. Selain sektor pendidikan dan pariwisata, DPRD juga menyampaikan evaluasi terhadap pelayanan publik, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Semua rekomendasi ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurut DPRD, pembangunan yang efektif membutuhkan data yang presisi, koordinasi yang kuat, serta perencanaan anggaran yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, memberikan apresiasi atas kerja serius DPRD dalam menyusun rekomendasi. Ia menilai masukan legislatif menjadi acuan penting bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“Hari ini kita menerima 71 persoalan yang harus kita kurangi. Saya minta seluruh kepala OPD menginventarisasi dan membuat kerangka penyelesaian lengkap dengan target waktu,” ujarnya. Wali kota juga menegaskan bahwa persoalan anggaran bukan alasan untuk stagnasi. Menurutnya, kerja kreatif dan kemampuan menjemput dana pusat merupakan jalan yang harus ditempuh bersama.
“Ini bukan hanya tentang meningkatkan PAD, tetapi bagaimana kita berjuang menjemput anggaran pusat melalui jalur masing-masing,” tambahnya. DPRD Padang Panjang juga menekankan bahwa rekomendasi bukan sekadar catatan, melainkan instrumen pengawasan yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif diharapkan menjadi energi untuk kemajuan kota.
Rapat paripurna ditutup dengan pembacaan surat keputusan hasil pembahasan DPRD bersama OPD terkait, yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD, Martoni, S.Sos., M.Si. Dokumen tersebut menjadi pijakan resmi pelaksanaan rekomendasi ke depan.
Melalui penyampaian 71 rekomendasi ini, DPRD menunjukkan komitmen kuat memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memastikan pemerintah bekerja sesuai visi pembangunan daerah. Kinerja DPRD yang intens dalam pengawasan dan evaluasi program pemerintah memperlihatkan tingginya kepedulian lembaga ini terhadap kemajuan Padang Panjang.
DPRD berharap masyarakat dapat merasakan perubahan nyata melalui implementasi setiap rekomendasi yang disampaikan. Selain itu, DPRD juga berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses agar tujuan pembangunan kota dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah kota menjadi pondasi penting bagi Padang Panjang untuk terus tumbuh sebagai kota yang tertib, nyaman, dan inovatif. Dengan modal rekomendasi yang komprehensif, arah pembangunan ke depan diharapkan semakin jelas dan terukur.
DPRD menegaskan siap berkolaborasi, mengawasi, dan memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. Langkah proaktif DPRD ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dengan demikian, penyampaian 71 rekomendasi bukan hanya agenda wajib tahunan, tetapi bagian dari upaya besar DPRD membangun masa depan Padang Panjang yang lebih maju. (Gito)
