sumbar.relasipublik.com // Mandailing Natal
Pertemuan hangat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, Bumi Gordang Sambilan, Kamis (23/4) malam, tak sekadar ajang silaturahmi biasa. Di balik suasana akrab, terselip pertanyaan krusial: apakah kolaborasi antar daerah ini akan benar-benar melahirkan dampak, atau berhenti sebagai seremoni yang rutin tapi minim terobosan?
Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, menyambut pertemuan tersebut sebagai momentum strategis untuk belajar dan membuka ruang kerja sama lintas daerah. Ia bahkan secara terbuka mengakui pentingnya menimba pengalaman dari daerah lain, khususnya Tanah Datar.
“Ini kehormatan bagi kami. Selain mempererat hubungan, juga menjadi kesempatan untuk belajar dari pengalaman beliau dalam memimpin,” ujarnya.
Sebagai kepala daerah yang relatif baru, Saipullah tidak menutup diri. Ia berencana mengirim jajaran perangkat daerah untuk “berguru” langsung ke Tanah Datar—sebuah langkah yang, jika serius dijalankan, bisa mempercepat adaptasi kebijakan tanpa harus mengulang kesalahan yang sama.
Namun tantangan Mandailing Natal tidak kecil. Dengan wilayah sekitar 6.600 km² dan populasi lebih dari 500 ribu jiwa, daerah ini masih berupaya mendorong Indeks Pembangunan Manusia yang kini berada di angka 74,3. Pertumbuhan ekonomi 4,3 persen pun dinilai belum cukup agresif, sehingga target 8 persen di akhir masa jabatan menjadi pekerjaan rumah besar.
Di sisi lain, potensi daerah sebenarnya melimpah: surplus produksi pertanian, perkebunan sawit ratusan ribu hektare, tambang emas, energi panas bumi, hingga kawasan konservasi seperti Taman Nasional Batang Gadis. Persoalannya bukan pada potensi, tetapi pada kemampuan mengelola dan mengakselerasikannya secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, tampil dengan pendekatan yang lebih tegas: tinggalkan romantisme masa lalu, fokus pada kerja nyata hari ini.
“Kami tidak ingin lagi bicara soal masa lalu. Yang terpenting adalah kemauan untuk bersama-sama membangun,” tegasnya.
Eka memaparkan sejumlah program yang telah berjalan—mulai dari bajak sawah gratis, asuransi pertanian dengan nilai ganti rugi hingga Rp6 juta per hektare, hingga bantuan biaya tanam. Bahkan, pendekatan berbasis teknologi seperti aplikasi dan satelit mulai digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran—langkah yang menunjukkan pergeseran dari pola konvensional ke sistem berbasis data.
Di sektor ekonomi, program “Satu Nagari, Satu Event” menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan bisa langsung menggerakkan ekonomi rakyat, dengan perputaran uang mencapai miliaran rupiah dalam satu kegiatan. Sementara di bidang keagamaan, program “Satu Rumah, Satu Hafidz/Hafidzah” telah melahirkan puluhan ribu penghafal Al-Qur’an—indikasi pembangunan yang tidak hanya material, tetapi juga sosial dan spiritual.
Namun, Eka juga mengingatkan sisi lain yang kerap luput: mitigasi bencana. Tanah Datar, yang rawan bencana, dipaksa membangun sistem Desa Tangguh Bencana dan infrastruktur seperti sabo dam. Pesannya jelas—pembangunan tanpa kesiapsiagaan hanya akan mengulang siklus kerugian.
Dalam tata kelola pemerintahan, pendekatan yang diusung pun cukup progresif: efisiensi anggaran, pembatasan fasilitas pejabat, hingga penguatan layanan publik melalui sistem pengaduan dan Mal Pelayanan Publik. Sebuah upaya untuk menggeser paradigma birokrasi dari “dilayani” menjadi “melayani”.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Tujuannya sederhana, masyarakat sejahtera dan bahagia,” ujarnya.
Pertemuan dua kepala daerah ini akhirnya ditutup dengan komitmen kolaborasi. Namun publik tentu menunggu lebih dari sekadar kesepakatan di atas meja. Sinergi yang digaungkan harus mampu diterjemahkan menjadi program konkret, terukur, dan berdampak langsung.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan bukan diukur dari seberapa sering pejabat bertemu—melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat di lapangan(d13)
