sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggerakkan roda birokrasi. Sekretaris Daerah, Abdurrahman Hadi, melantik pejabat manajerial sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penugasan PNS sebagai Kepala UPTD TK, SD, dan SMP, di Aula Kantor Bupati Pagaruyung, Kamis (23/4).
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni rutin. Di baliknya, ada pesan tegas: birokrasi tidak boleh stagnan. Rotasi dan penugasan dilakukan untuk menutup kekosongan jabatan akibat mutasi dan pensiun, sekaligus mendorong percepatan kinerja perangkat daerah.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami ucapkan selamat kepada yang dilantik. Ini bagian dari penataan ASN untuk mengoptimalkan kinerja,” tegas Sekda.
Ia menekankan, mutasi dan promosi adalah keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Namun lebih dari itu, jabatan baru harus dimaknai sebagai ruang pembuktian, bukan sekadar perpindahan kursi.
“Tantangan pemerintahan saat ini harus direspon cepat, cermat, dan tuntas. Jangan lambat beradaptasi,” ujarnya mengingatkan.
Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain:
- Nofita Erva sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lima Kaum
- Fika Nofianti sebagai Kasubag Umum di Dinas Pertanian
- Didik Wantoro sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan X Koto
- Marisa Rahmayuni sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batipuh
- Desmira sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Rambatan
- Sepna Dewita sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tanjung Emas
Sorotan khusus diberikan kepada para kepala UPTD dan kepala sekolah yang baru ditugaskan. Sekda mengingatkan, sektor pendidikan tidak bisa berjalan dengan pola lama. Dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif.
“Kepala sekolah bukan hanya pendidik, tapi juga manajer, administrator, hingga motivator. Tanpa inovasi, sekolah akan jalan di tempat,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya kerja kolaboratif dan responsif terhadap perubahan. ASN diminta meninggalkan pola pikir lama yang menunggu dilayani, beralih menjadi pelayan masyarakat yang aktif dan solutif.
“Ubah mindset dari dilayani menjadi melayani. Bangun komunikasi, ciptakan inovasi, dan perkuat sinergi,” tambahnya.
Pelantikan ini dihadiri jajaran pejabat daerah, mulai dari Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, hingga para camat. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak cukup di atas kertas—ia harus terasa dalam kualitas pelayanan yang nyata di tengah masyarakat.
Di ujung sambutannya, Sekda menutup dengan pesan sederhana namun mengikat: jabatan adalah amanah, dan hasil kerjalah yang akan berbicara.
“Selamat bekerja. Buktikan kepercayaan ini dengan kinerja nyata untuk kemajuan daerah.” (d13)
