Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita UtamaKabupaten Pesisir SelatanPolitikTERBARU

Partai Demokrat Pimpinan AHY Legal, Darizal Basir: Kader Partai Demokrat Tetap Solid Bersama AHY

338
×

Partai Demokrat Pimpinan AHY Legal, Darizal Basir: Kader Partai Demokrat Tetap Solid Bersama AHY

Sebarkan artikel ini

PADANG,RELASIPUBLIK- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Darizal Basir menegaskan hanya mengakui kepemimpinan Agus Hari Mukti Yudhoyono (AHY). Partai Demokrat tetap solid di bawah kepemimpinan AHY dan siap menghadapi rongrongan dari kubu Moeldoko yang terus menyerang tanpa ada niat untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1 itu, menyambung apa yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin (Senin, 29/3/2021).

Menurutnya, ada beberapa ketegasan yang disampaikan AHY dalam konferensi pers tersebut untuk menegaskan soliditas partai sekaligus menguak kebohongan demi kebohongan yang terus dilakukan untuk menyerang AHY dan Partai Demokrat.

“Dalam konferensi pers, Ketum Partai Demokrat AHY telah menegaskan beberapa hal, sekaligus mengungkapkan kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh pihak Moeldoko untuk menyerang Partai Demokrat,” kata Darizal memberikan keterangan pers di Padang, Selasa (30/3/2021).

Darizal menegaskan, dukungan dan empati terus mengalir kepada Partai Demokrat. Dari para tokoh baik di tingkat pusat maupun di daerah serta masyarakat luas. Termasuk politisi senior, purnawirawan TNI/ Polri, akademisi, pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan.

“Untuk dukungan tersebut, AHY selaku ketua umum dan mewakili seluruh kader partai mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Dukungan itu memberi kekuatan moral bagi Partai Demokrat untuk terus berjuang melawan kezaliman,” ungkap bupati Pesisir Selatan dua periode (1995-2005) tersebut.

Tidak hanya itu, lanjutnya, AHY juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan secara khusus kepada seluruh elemen dari berbagai partai politik yang telah mengeluarkan pernyataan positif terhadap situasi yang tengah dihadapi Partai Demokrat dan nasib bangsa ke depan. Meskipun sebagian pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, AHY yakin bahwa itu tidak mewakili partai politik manapun tetapi hanya bertindak untuk diri mereka sendiri.

Darizal menambahkan, AHY semakin yakin akan kekompakan seluruh kader Partai Demokrat setelah laporan DPP kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Maret 2021 lalu. Seluruh jajaran kepengurusan mulai dari DPP, DPD, DPC hingga ke tingkat DPAC dan ranting semakin kompak, semakin berani dan semakin siap mempertahankan kedaulatan, kehormatan dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air.

“Demikian juga seluruh anggota legislatif Fraksi Demokrat di seluruh tingkatan, yang tentu saja kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama gerakan pengambilalihan kepemimpinan yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat dan tengah diproses penggantian antar waktu sebagai anggota DPR RI. Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan ketua umum yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono,” tegasnya.

Darizal menyebutkan, saat ini Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum HAM untuk merespon apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu (KLB Deli Serdang). Partai Demokrat menaruh harapan dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Darizal Basir juga menyampaikan respon AHY terhadap manuver politik yang dilakukan oleh kubu Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang serta pernyataannya di akun media sosial. Darizal menerangkan ada beberapa poin yang disampaikan AHY.

Pertama, bahwa ada upaya kubu Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang setelah tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum. Kedua, ada upaya Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.(efp)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *