sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Nagari Tanjung dalam merancang pembangunan ke depan. Kondisi tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nagari (Musnag) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP Tahun 2028 yang digelar di Aula Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kamis (4/6).
Musyawarah yang dihadiri unsur pemerintah, lembaga nagari, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya itu menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan yang realistis di tengah keterbatasan fiskal.
Wakil Ketua BPRN Tanjung Zukri Anwar dalam sambutannya menegaskan bahwa Musnag bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan nagari secara bersama-sama.
“Musyawarah Nagari ini merupakan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyatukan persepsi dalam menentukan program prioritas pembangunan. Melalui forum ini kita ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, serta bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Zukri, kondisi anggaran yang terbatas harus menjadi momentum bagi seluruh unsur nagari untuk lebih selektif dan bijaksana dalam menentukan program pembangunan sehingga setiap rupiah yang tersedia mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Nagari Tanjung Ridwan Amri, A.Md dalam paparannya mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung terhadap besaran Dana Desa yang diterima Nagari Tanjung pada tahun 2026.
“Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Dana Desa yang diterima Nagari Tanjung tahun 2026 hanya sekitar Rp282 juta. Angka ini tentu sangat memengaruhi ruang gerak pemerintah nagari dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan,” katanya.
Ridwan menjelaskan, kondisi tersebut memaksa pemerintah nagari melakukan penyesuaian dan penyusunan skala prioritas terhadap sejumlah program yang telah dirancang sebelumnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila keterbatasan anggaran menyebabkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi harapan warga belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kami memahami banyak kebutuhan masyarakat yang mendesak, terutama pembangunan infrastruktur. Namun dengan kondisi anggaran yang ada, tidak semua program dapat dilaksanakan sekaligus. Untuk itu kami mohon pengertian masyarakat karena beberapa rencana pembangunan terpaksa ditunda hingga kondisi keuangan memungkinkan,” ungkapnya.
Meski demikian, Ridwan menegaskan Pemerintah Nagari Tanjung tetap berkomitmen memperjuangkan berbagai usulan pembangunan melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk melalui Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2028 yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah.
Mewakili Bupati Tanah Datar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanah Datar Afrizon, M.Ag menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kemampuan keuangan yang tersedia.
Menurutnya, tantangan keterbatasan anggaran tidak boleh melemahkan semangat pembangunan, tetapi justru menjadi dorongan untuk melahirkan perencanaan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Musyawarah Nagari memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil, serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar,” katanya.
Afrizon juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun nagari di tengah berbagai tantangan yang ada.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun. Dengan sinergi antara pemerintah nagari, pemerintah daerah, lembaga nagari, dan masyarakat, berbagai persoalan dapat diatasi secara bersama-sama,” ujarnya.
Musyawarah berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan usulan yang disampaikan peserta sebagai bahan penyusunan program prioritas pembangunan Nagari Tanjung untuk tahun mendatang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Sungayang Abdi Hardifala, Kapolsek Sungayang, perwakilan OPD terkait, kepala UPT, tenaga pendamping desa, unsur BPRN, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat Nagari Tanjung(d13 )
