sumbar.relasipublik.com // Palembang
Panggung evaluasi sekaligus adu kinerja pemerintah daerah resmi dibuka. Seluruh kepala daerah se-Sumatera, dari gubernur hingga wali kota, berkumpul dalam Forum Ekselerator Negeri yang digelar di Kota Palembang, Sabtu (25/4/2026). Forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal tegas: era kerja biasa sudah usai, kini yang dibutuhkan adalah percepatan nyata.
Dari Kabupaten Tanah Datar, Wakil Bupati Ahmad Fadly hadir langsung mengikuti forum yang menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 tersebut. Bertempat di Wyndham OPI Hotel Palembang, forum ini menjadi titik awal (kick off) untuk wilayah Sumatera dalam mendorong transformasi kinerja daerah.
Diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama media nasional, forum ini dirancang sebagai instrumen strategis—bukan hanya memberi penghargaan, tetapi juga “mengukur” sejauh mana daerah mampu menerjemahkan visi nasional ke dalam aksi konkret.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, kompleksitas tantangan kepala daerah terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, akselerasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Bagaimana visi Presiden di tingkat nasional dapat terakselerasi hingga ke daerah, itu yang sedang kita dorong di sini,” tegasnya.
Nada yang lebih keras datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengumumkan alokasi insentif hingga Rp1 triliun bagi sekitar 500 pemerintah daerah berprestasi. Namun, insentif ini bukan hadiah tanpa syarat—melainkan hasil dari indikator ketat: pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, hingga inovasi pembiayaan.
Dengan kata lain, ini adalah “tarung data”—siapa yang benar-benar bekerja akan terlihat, siapa yang stagnan akan tertinggal.
Bagi Tanah Datar, momentum ini dibaca sebagai peluang sekaligus tantangan. Ahmad Fadly menilai kebijakan insentif tersebut dapat menjadi pemicu bagi daerah untuk bergerak lebih agresif dalam berinovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Ini stimulus yang sangat baik. Daerah harus cepat, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya langkah konkret: mereplikasi inovasi unggulan, memperkuat sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan UMKM, serta mendorong digitalisasi layanan publik agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Tak kalah penting, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal—mulai dari pertanian, pariwisata hingga industri kreatif—dinilai menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
Forum ini pada akhirnya bukan sekadar ruang diskusi, tetapi arena konsolidasi gagasan dan strategi. Pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga pelaku usaha dipaksa duduk bersama, bertukar praktik terbaik, dan mencari solusi atas problem yang kian kompleks.
Dari Palembang, pesan itu jelas: tidak ada lagi ruang bagi daerah yang berjalan di tempat. Akselerasi adalah keniscayaan—dan kinerja adalah satu-satunya mata uang yang diakui(d13)
