sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pergantian kepemimpinan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tanah Datar periode 2026–2029 resmi dimulai. Ketua IDI Wilayah Sumatera Barat, Dr. dr. Roni Eka Syahputra, melantik dr. Nedi Hidayat sebagai ketua baru, Kamis (30/4), di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.
Pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, unsur Forkopimda, jajaran OPD, hingga pelaku layanan kesehatan swasta itu bukan sekadar seremoni. Di baliknya, tersimpan ekspektasi besar terhadap peran strategis IDI dalam menjawab problem klasik layanan kesehatan daerah—dari distribusi tenaga medis hingga kualitas pelayanan.
Sebanyak 57 pengurus dikukuhkan untuk menggerakkan roda organisasi tiga tahun ke depan. Ketua pelaksana, dr. Hanif Al Muhammady Hasyim, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan hasil Musyawarah Cabang Februari lalu, sekaligus titik awal konsolidasi internal organisasi.
Ketua IDI sebelumnya, dr. Hadianto, menyoroti pentingnya kolaborasi yang telah terbangun, terutama saat menghadapi situasi bencana. Ia mengakui, keterlibatan IDI dalam program pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga respons cepat layanan kesehatan. Namun, ia juga mengisyaratkan masih adanya ruang perbaikan.
Tongkat estafet kini berada di tangan dr. Nedi Hidayat. Dalam pidato perdananya, ia tidak sekadar menyampaikan janji normatif. Fokusnya tegas: penguatan kapasitas dokter, pemahaman aspek hukum profesi, serta perluasan kegiatan sosial.
“IDI harus hadir bukan hanya untuk anggota, tapi juga memberi rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penting di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan medis dan hukum yang dihadapi tenaga kesehatan. Profesionalisme tak lagi cukup; perlindungan hukum dan etika menjadi benteng yang tak bisa ditawar.
Di sisi lain, Wakil Bupati Ahmad Fadly menekankan bahwa pelantikan ini harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi. Ia secara gamblang memaparkan pekerjaan rumah yang menanti: penurunan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit, hingga pemerataan akses layanan kesehatan.
Lebih jauh, ia menitipkan tiga pesan kunci: perkuat kolaborasi, jaga profesionalisme dan etika, serta dekatkan layanan kesehatan ke masyarakat.
Pesan itu bukan tanpa alasan. Realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan layanan, terutama di wilayah terpencil. Dalam konteks ini, peran IDI menjadi krusial—bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi sebagai motor penggerak perubahan.
Dorongan pemanfaatan telemedicine, pemerataan tenaga medis, hingga penguatan program promotif dan preventif hingga ke nagari, sekolah, dan posyandu menjadi langkah konkret yang ditunggu implementasinya.
Jika tidak, pelantikan ini hanya akan berakhir sebagai rutinitas administratif—tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Kini, publik menunggu: apakah kepengurusan baru IDI Tanah Datar mampu menjawab tantangan nyata, atau justru kembali terjebak dalam pola lama yang stagnan(d13)
