sumbar.relasipublik.com // Jakarta
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan sikap: pemulihan pascabencana tak boleh berlarut. Bupati Eka Putra turun langsung ke pusat, bertemu Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi, Rabu (06/05).
Pertemuan dengan Jarwansah itu bukan sekadar koordinasi rutin. Ini adalah sinyal tegas bahwa daerah tak ingin warganya terlalu lama bertahan di hunian sementara yang serba terbatas.
“Percepatan pembangunan huntap terpadu dan mandiri menjadi prioritas. Ini bagian dari pemulihan yang harus terarah, cepat, dan berkelanjutan,” tegas Eka Putra.
Ia menekankan, hunian tetap bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi soal kepastian hidup. Semakin lama warga berada di pengungsian atau hunian sementara, semakin besar risiko sosial dan ekonomi yang mereka tanggung.
“Negara harus hadir lebih cepat. Kita ingin masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, sejumlah titik krusial dibahas secara terbuka—mulai dari sinkronisasi data penerima, kesiapan lahan, hingga kebutuhan dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat. Tanpa itu, percepatan hanya akan menjadi jargon.
Data yang diajukan Pemkab Tanah Datar menunjukkan skala kebutuhan yang tidak kecil. Di empat kecamatan—Batipuh Selatan, Batipuh, Rambatan, dan X Koto—tercatat 148 unit terdampak, terdiri dari 88 unit huntap mandiri, 56 unit huntap terpadu, tiga warga belum menentukan pilihan, dan satu tanpa pernyataan.
Yang menarik, untuk skema huntap mandiri, masyarakat tidak tinggal diam. Sebagian lahan sudah disiapkan sendiri oleh warga terdampak—sebuah indikator kuat bahwa masyarakat siap bangkit, asalkan negara mempercepat dukungan.
“Data sudah kami serahkan, lahan juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana dukungan pusat bisa dipercepat, baik dari sisi anggaran, teknis, maupun administrasi,” kata Eka Putra.
Ia berharap kolaborasi antara daerah dan BNPB tidak berhenti di meja rapat, tetapi langsung bergerak ke tahap eksekusi. Baginya, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi diukur dari seberapa cepat masyarakat bisa kembali hidup normal—bukan sekadar berapa banyak program yang direncanakan.
“Ini langkah konkret. Kita tidak ingin pemulihan berjalan lambat. Kita ingin masyarakat bangkit lebih cepat dan lebih tangguh menghadapi bencana ke depan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati juga menyerahkan langsung dokumen dan data calon penerima bantuan huntap kepada pihak BNPB—sebuah dorongan administratif agar proses tak tersendat di birokrasi.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, langkah Tanah Datar ini menjadi pesan penting: pemulihan bukan soal menunggu, tapi soal mempercepat(d13)
